Ekonomi Masyarakat - Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin untuk rencana mengoptimalkan ekonomi masyarakat, pasca kenaikan BBM yang akan dibelakukan 1 April mendatang, terkadang malah disalurkan kewarga yang tidak selayaknya mendapat BLT.
Pemerintah seharusnya mengalihkan alokasi subsidi harga BBM untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan mampu menopang kegiatan perekonomian masyarakat, terutama warga tak mampu.
Hal tersebut disampaikan ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Zulkarnain Arief, secara terpisah, di Jakarta, Jumat (16/3).
Pande Radja mengingatkan, meski BLT tidak menjadi fokus utama pemerintah, pemberian bantuan secara langsung tersebut akan membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek.
Namun, Pande mengingatkan, pendistribusian BLT atau BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) rawan salah sasaran.
BLT juga jangan sampai dimanfaatkan untuk menjadi instrumen kepentingan politik pemerintah.
"BLT harus diberikan tepat sasaran dan benar-benar masyarakat miskin yang menerimanya. Anggaran BLT ini tidak boleh menggerus alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih diperlukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat sesungguhnya," katanya.
Pemerintah seharusnya mengalihkan alokasi subsidi harga BBM untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan mampu menopang kegiatan perekonomian masyarakat, terutama warga tak mampu.
Hal tersebut disampaikan ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Zulkarnain Arief, secara terpisah, di Jakarta, Jumat (16/3).
Pande Radja mengingatkan, meski BLT tidak menjadi fokus utama pemerintah, pemberian bantuan secara langsung tersebut akan membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek.
Namun, Pande mengingatkan, pendistribusian BLT atau BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) rawan salah sasaran.
BLT juga jangan sampai dimanfaatkan untuk menjadi instrumen kepentingan politik pemerintah.
"BLT harus diberikan tepat sasaran dan benar-benar masyarakat miskin yang menerimanya. Anggaran BLT ini tidak boleh menggerus alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih diperlukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat sesungguhnya," katanya.
0 comments:
Posting Komentar